Dian Purnama Sari

Perbatasan dan Provinsi di Indonesia

 

  1. A.   Perbatasan Wilayah Darat dan Laut Negara Indonesia dengan Negara Tentangga.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km2. Indonesia merupakan negara maritim sehingga dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Australia, India, Thailand, Filipina, Vietnam, Republik Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah darat yang berbatasan langsung dengan Indonesia, antara lain Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan panjang garis perbatsan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Dalam perbatasan antar negara, Indonesia memiliki batas-batas yang telah disepakati oleh negara tentangga dan telah ditandatangani bersama dibawah naungan Dewan Keamanan PBB agar terhindar dari konflik mengenai wilayah mana saja yang harus menjadi bagian negara tersebut. Seperti di wilayah laut Indonesia yang memiliki batas-batas dengan negrara tetangga, meliputi :

  • Batas Laut Teritorial

Wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

  • Batas perairan ZEE

Suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai (coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

  • Batas Landas Kontinen

Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen.

  • Batas Zona Tambahan

Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal.

Perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga, antara lain :

  1. Indonesia-Malaysia

Pelanggaran perbatasan nagara Indonesia dengan negara tetangganya sering banyak dilanggar oleh Malaysia. Ini terbukti dengan adanya pelanggaran perbatasan wilayah negara yang masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Malaysia lah yang paling sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI.

Untuk pelanggaran wilayah perbatasan perairan Indonesia, di perairan Kalimantan Timur dan seputar Laut Sulawesi telah terjadi pelanggaran oleh kapal perang Malaysia dan kapal polisi maritim Malaysia. Penentuan batas laut Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan konflik di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Karena sering tejadinya konflik, Indonesia-Malaysia membuat perjanjian penetapan garis batas laut wilayah di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Maret 1970 yang di sahkan UU No. 2 Tahun 1971 (10-03-1971) yang berisi “Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malaca (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka)”.

Sementara untuk pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan titik-titik batas wilayah di Kalimantan Barat. Pemindahan patok batas terjadi di Sektro Tengah, Utara Gunung Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu Sibau, serta Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, pelanggaran wilayah perbatasan darat juga dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah. Permasalahan lain antar kedua negara ini adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Penetapan garis batas darat kedua negara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan ditandatangai tanggal 27 oktober 1969 yang diratifikasi melalui Keppres No.89 tahun 1969 tanggal 5 November 1969/ LN No.54 dengan nama perjanjian Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries. (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara).

  1. Indonesia – Singapura

Perbatasan wilayah laut antara kedua negara ini terjadi dibagian timur, yaitu Batam – Changi dan wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Midlle Rock/Pedra Branca (yang masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut Singapura-Malaysia pasca keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (equidistance) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah.

Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjanjiannya adalah garis Batas Laut Wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat.

Masalah muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah perairan Indonesia – Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikan, karena bisa mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi.

Namun dengan melalui perundingan yang menguras energi kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara.

  1. Indonesia – Australia

Perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia- Papua New Guinea ditanda tangani di Jakarta, pada 12 Februari 1973. Kemudian disahkan dalam UU No 6 tahun 1973, tepatnya pada 8 Desember 1973).

Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas Dasar Laut, ditanda tangani paada 7 Nopember 1974. Pertama, isinya menetapkan lima daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yaitu Ashmore reef (Pulau Pasir); Cartier Reef (Pulau Ban); Scott Reef (Pulau Datu); Saringapatan Reef, dan Browse. Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air tawar di East Islet dan Middle Islet, bagian dari Pulau Pasir (Ashmore Reef). Ketiga, nelayan Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dan merusak lingkungan di luar kelima pulau tersebut.

Sementara persetujuan Indonesia dengan Australia, tentang pengaturan Administrative perbatasan antara Indonesia-Papua New Gunea; ditanda tangani di Port Moresby, pada 13 November 1973. Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No. 27 tahun 1974, dan mulai diberlakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru di atas, kedua negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan MOU 1974

  1. Indonesia – India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau  Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan. Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. Hal itu berdasarkan persetujuan pada 14 Januari 1977 di New Delhi, tentang perjanjian garis batas Landas Kontinen kedua negara. Namun, pada beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan. Perjanjian tersebut diratifikasi melalui Keppres No.51 tahun 1974 tanggal 25 September 1974 LN No.47 dan di tandatangani di Jakarta, 8 agustus 1974 dengan nama Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundary Between the Two Countries. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara).

  1. Indonesia – Thailand

Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Thailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973.

Titik koordinat  batas Landas Kontinen Indonesia-Thailand ditarik dari titik bersama yang ditetapkan sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Karena itu, sudah selayaknya perjanjian penetapan titik-titik koordinat di atas ditinjau kembali.

Apalagi Thailand telah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Royal Proclamation pada 23 Februari 1981, yang isinya; “The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baselines use for measuring the breadth of the Territorial Sea”. Pada prinsipnya Proklamasi ZEE tersebut tidak menyebutkan tentang penetapan batas antar negara.

  1. Indonesia – Filipina

Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundingan, khususnya mengenai garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah selatan Mindanao (sejak 1973). Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau milik Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filipina, diklaim miliknya. Hanya saja mengadakan pertemuan Antar Pejabat Senior Mengenai Penetapan Batas-Batas Maritim Antara Indonesia dan Filipina Record of Discussions the First Senior Officials Meeting on the Delimitation of the Maritime Boundary Between Indonesia and the Philippines, Manado, 23 – 25 June 1994. (Catatan Hasil Perbincangan pada Pertemuan Pertama Antar Pejabat Senior Mengenai Penetapan Batas-Batas Maritim Antara Indonesia dan Filipina, Manado, 23 – 25 Juni 1994). Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (the archipelagic principles) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982).

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.

  1. Indonesia – Vietnam

Pada 12 November 1982, Republik Sosialis Vietnam mengeluarkan sebuah Statement yang disebut “Statement on the Territorial Sea Base Line”. Vietnam memuat sistem penarikan garis pangkal lurus yang radikal. Mereka ingin memasukkan pulau Phu Quoc masuk ke dalam wilayahnya yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam.

Sistem penarikan garis pangkal tersebut dilakukan menggunakan 9 turning point. Di mana dua garis itu panjangnya melebihi 80 mil pantai, sedangkan tiga garis lain panjangnya melebihi 50 mil laut. Sehingga, perairan yang dikelilinginya mencapai total luas 27.000 mil2.

Sebelumnya, pada 1977 Vietnam menyatakan memiliki ZEE seluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkal lurus yang digunakan untuk mengukur lebar Laut Wilayah. Hal ini tidak sejalan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, karena Vietnam berusaha memasukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna. Perlu kita ketahui pada tahun 2010 kedua negara telah mulai melakukan pertemuan untuk membahas mengenai batas ZEE. Perundingan pertama ke dua negara telah diselenggarakan pada 17-18 Mei 2010 di Ha Noi. Kedua belah pihak rencananya akan kembali melakukan pertemuan pada bulan Oktober 2010.

  1. Indonesia – Republik Palau

Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia. Secara geografis negara itu terletak di 060. 51” LU dan 1350.50” BT. Mereka adalah negara kepulauan dengan luas daratan  ± 500 km2.

Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 200 mil laut. Diukur dari garis pangkal lurus kepulauan yang mengelilingi kepulauan. Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (Extended Fishery Zone) hingga berbatasan dengan Zona Perikanan Eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal itu menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan yang diperluas Republik Palau. Sehingga, perlu dilakukan perundingan antara kedua negara agar terjadi kesepakatan mengenai garis batas ZEE. Namun sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.

  1. Indonesia – Papua Nugini

Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

10. Indonesia – Timor Leste

Awalnya Timor Leste merupakan bagian dari Republik Indonesia, namun negara tersebut memilih untuk memisahkan diri dan berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. First Meeting Joint Border Committee Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003. Selain masalah yang terdapat diatas, ada masalah lain yang timbul karena masih banyaknya masyarakat Timpr Leste Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

  1. B.    Pulau-Pulau Terluar di Indonesia yang Menjadi Perbatasan dengan Negara Lain.
  2. Alor 8° 13′ 50″ LS,  125° 7′ 55″ BT Selat Ombai Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
  3. Ararkula 5° 35′ 42″ LS,  134° 49′ 5″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
  4. Asutubun 8° 3′ 7″ LS,  131° 18′ 2″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
  5. Bangkit 1° 2′ 52″ LU,  123° 6′ 45″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina
  6. Barung 8° 30′ 30″ LS,  113° 17′ 37″ BT Samudra Hindia Kabupaten Jember, Jawa Timur Australia
  7. Batarkusu 8° 20′ 30″ LS,  130° 49′ 16″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
  8. Batek 9° 15′ 30″ LS,  123° 59′ 30″ BT Laut Sawu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
  9. Batu Bawaikang 4° 44′ 46″ LU,  125° 29′ 24″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
  10. Batu Berhanti 1° 11′ 6″ LU,  103° 52′ 57″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura

10. Batu Goyang 7° 57′ 1″ LS,  134° 11′ 38″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia

11. Batu Kecil 5° 53′ 45″ LS,  104° 26′ 26″ BT Samudra Hindia Kabupaten Lampung Barat, Lampung India

12. Batu Mandi 2° 52′ 10″ LU,  100° 41′ 5″ BT Selat Malaka Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Malaysia

13. Benggala 5° 47′ 34″ LU,  94° 58′ 21″ BT Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam India

14. Bepondi 0° 23′ 38″ LS,  135° 16′ 27″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau

15. Berhala 3° 46′ 38″ LU,  99° 30′ 3″ BT Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Malaysia

16. Bras 0° 55′ 57″ LU,  134° 20′ 30″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua]] Palau

17. Budd 0° 32′ 8″ LU,  130° 43′ 52″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau

18. Damar 2° 44′ 29″ LU,  105° 22′ 46″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia

19. Dana (Ndana) 11° 0′ 36″ LS,  122° 52′ 37″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia

20. Dana 10° 50′ 0″ LS,  121° 16′ 57″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia

21. Deli 7° 1′ 0″ LS,  105° 31′ 25″ BT Samudra Hindia Kabupaten Pandeglang, Banten Australia

22. Dolangan 1° 22′ 40″ LU,  120° 53′ 4″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia

23. Enggano 5° 31′ 13″ LS,  102° 16′ 0″ BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India

24. Enu 7° 6′ 14″ LS,  134° 31′ 19″ BT Laut Arafuru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia

25. Fani 1° 4′ 28″ LU,  131° 16′ 49″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau.

 

  1. C.  Provinsi-Provinsi di Indonesia

Sudah kita ketahui Indonesia selain disebut dengan negara maritim, Indonesia juga disebut negara kepulauan. Hal itu disebabkan karena Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak, baik yg diketahui maupun yang tidak diketahui. Terdapat 5 pulau besar di Indonesia,yaitu pulau Sumantra, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Papua. Provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Kata ini merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda “provincie” yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi, dan dari pengertian di atas Indonesia pun memiliki banyak provinsi, dari sabang samapi marauke terbagi 33 provinsi di Indonesia. 33 provinsi yang ada di Indonesia, antara lain :

  1. PROVINSI DI SUMATERA INDONESIA
  • Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Ibukota nya adalah Banda Aceh
  • Provinsi Sumatera Utara Ibukota nya adalah Medan
  • Provinsi Sumatera Barat Ibukota nya adalah Padang
  • Provinsi Riau Ibukota nya adalah Pekan Baru
  • Provinsi Kepulauan Riau Ibukota nya adalah Tanjung Pinang
  • Provinsi Jambi Ibukota nya adalah Jambi
  • Provinsi Sumatera Selatan Ibukota nya adalah Palembang
  • Provinsi Bangka Belitung Ibukota nya adalah Pangkal Pinang
  • Provinsi Bengkulu Ibukota nya adalah Bengkulu
  • Provinsi Lampung Ibukota nya adalah Bandar Lampung
  1. PROVINSI DI JAWA INDONESIA
  • Provinsi DKI Jakarta Ibukota nya adalah Jakarta
  • Provinsi Jawa Barat Ibukota nya adalah Bandung
  • Provinsi Banten Ibukota nya adalah Serang
  • Provinsi Jawa Tengah Ibukota nya adalah Semarang
  • Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibukota nya adalah Yogyakarta
  • Provinsi Jawa Timur Ibukota nya adalah Surabaya
  1. PROVINSI DI NUSA TENGGARA DAN BALI INDONESIA
  • Provinsi Bali Ibukota nya adalah Denpasar
  • Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibukota nya adalah Mataram
  • Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibukota nya adalah Kupang
  1. PROVINSI DI KALIMANTAN INDONESIA
  • Provinsi Kalimantan Barat Ibukota nya adalah Pontianak
  • Provinsi Kalimantan Tengah Ibukota nya adalah Palangkaraya
  • Provinsi Kalimantan Selatan Ibukota nya adalah Banjarmasin
  • Provinsi Kalimantan Timur Ibukota nya adalah Samarinda
  1. PROVINSI DI SULAWESI INDONESIA
  • Provinsi Sulawesi Utara Ibukota nya adalah Manado
  • Provinsi Sulawesi Barat Ibukota nya adalah Kota Mamuju
  • Provinsi Sulawesi Tengah Ibukota nya adalah Palu
  • Provinsi Sulawesi Tenggara Ibukota nya adalah Kendari
  • Provinsi Sulawesi Selatan Ibukota nya adalah Makassar
  • Provinsi Gorontalo Ibukota nya adalah Gorontalo
  1. PROVINSI DI MALUKU DAN PAPUA INDONESIA
  • Provinsi Maluku Ibukota nya adalah Ambon
  • Provinsi Maluku Utara Ibukota nya adalah Ternate
  • Provinsi Papua Barat Ibukota nya adalah Kota Manokwari
  • Provinsi Papua Ibukota nya adalah Jayapura
  1. PROVINSI DARI HASIL PEMEKARAN
  • Provinsi Kepulauan Riau
  • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  • Provinsi Banten
  • Provinsi Gorontalo
  • Provinsi Maluku Utara
  • ProvinsiPapua Barat

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

http://indonesia-liek.blogspot.com/2011/11/nama-33-provinsi-di-indonesia-dan-nama.html

http://indomaritimeinstitute.org/?p=1341

http://bilqisiqlib.wordpress.com/2011/12/04/batas-negara-indonesia/

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/925-wilayah-perbatasan-yang-belum-memiliki-ketetapan.html

Leave a Reply